Kemiripan Website Kota Tangerang dan Tangsel, Kebetulan atau Template yang Sama?
Portal e-government seharusnya memperlihatkan identitas, visi, dan kebutuhan unik tiap daerah. Tapi, saat tim Skorweb menggali dua website pemerintahan yang lokasinya bertetangga—tangerangkota.go.id dan tangerangselatankota.go.id—kami malah menemukan sesuatu yang janggal. Kalau dilihat dari bentuk dan struktur antarmuka, kedua portal ini hampir kembar.
Template-nya mirip banget, sampai rasanya sulit menganggap ini kebetulan. Kesan kuatnya, keduanya lahir dari basis kode yang sama—atau mungkin ada vendor tunggal yang memilih jalan pintas, mendaur ulang framework, lalu lupa membuat UX yang benar-benar terasa beda. Waktu kami bandingkan kedua tampilan situs, kemiripannya nggak main-main.
Analisis Kemiripan
Elemen besar seperti hero section dengan kolom pencarian di atas ilustrasi kota, grid ikon pelayanan publik, dan modul berita utama yang dibagi dua (featured post di kiri, list post di kanan)—semua ini sama persis. Bahkan widget kecil seperti kalender agenda berwarna mencolok, galeri video, sampai form kontak di area pre-footer pun tata letaknya mirip sekali, benar-benar seperti hasil copy-paste. Satu-satunya perbedaan mencolok hanya soal skin luar: gambar vektor, logo, dan warna dasar saja yang diganti-ganti.
Dari sisi rekayasa perangkat lunak dan tata kelola IT pemerintahan, fenomena white-labeling atau pakai template instan kayak gini bikin muncul banyak tanya: sejauh apa transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah? Idealnya, pengembangan portal web pemerintah harus diawali dengan riset UX yang mendalam, supaya cocok dengan karakter warga dan kebutuhan unik kota masing-masing. Tapi kalau strukturnya sama plek, besar kemungkinan proyek ini jatuh ke vendor yang sama—atau sekadar hasil cloning tanpa upaya pengembangan khusus. Padahal, proyek digital pemerintah itu menghabiskan anggaran dan dituntut orisinalitas, juga riset yang benar.
Bukan Cuma Soal Estetika
Permasalahan teknisnya juga nggak sepele. Kloning arsitektur web kayak gini nggak cuma soal estetika; ada resiko nyata soal keamanan dan skalabilitas sistem. Kalau dua portal ini dibangun lewat CMS yang sama, ditambah plugin atau library pihak ketiga yang identik, satu celah keamanan kecil saja bisa langsung bikin dua-duanya kena serangan dalam waktu bersamaan. Sistem yang terlalu mirip juga meninggalkan technical debt—optimasi performa dan pembaruan jadi kaku karena kode lamanya nggak dirancang buat beban lalu lintas yang beda.
Intinya, temuan ini semoga dapat menjadi peringatan keras untuk para pengambil keputusan IT di pemerintahan. Transformasi digital Smart City yang sesungguhnya bukan cuma soal punya toko online serba instan dan seragam bekas. Portal yang inovatif, aman, mudah diakses, dan benar-benar ramah warga jelas butuh audit arsitektur menyeluruh dan kepatuhan pada standar aksesibilitas (WCAG). Pemerintah daerah sudah waktunya move on dari pola “asal jadi cepat” dan template serba instan—beranjak ke pengembangan perangkat lunak yang mandiri, orisinal, dan tahan banting.